Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel, Suhut MT Samosir, elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah akan mendukung pengelolaan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. “Transaksi non tunai mendorong efisiensi belanja dan meningkatkan potensi penerimaan APBN atau APBD. Selain itu, dengan transaksi ini juga dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah,” ujarnya.

Namun, ada beberapa kendala dalam penerapan transaksi non tunai ini, diantaranya rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta dorongan agar masyarakat bertransaksi non tunai. Selain itu, sistem, jaringan, serta infrastruktur masih terbatas dan menjadi penghambat utama dalam penerapan elektronifikasi transaksi.

Dibutuhkan kerja sama antara Pemda dan perbankan untuk penguatan dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemda serta perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Diharapkan sinergi antara Pemda dan perbankan dapat menguatkan infrastruktur non tunai dan mendorong efisiensi biaya yang timbul dari investasi pengembangan dan transaksi antar bank.

“Pihak-pihak yang terlibat berkomitmen untuk mewujudkan keamanan dan kelancaran transaksi serta menjamin perlindungan konsumen dalam rangka elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda. Pemda dan perbankan mendorong preferensi transaksi non tunai di daerah melalui perluasan ekosistem sistem pembayaran dan peningkatan akseptansi seluruh elemen masyarakat terhadap transaksi non tunai di daerah,”jelasnya.

Turut hadir mendampingi Sekda Kota Lubuklinggau, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lubuklinggau Imam Senen dan Kepala Dinas Kominfo Lubuklinggau, Erwin Armeidi.